# Pencatatan Perceraian

<details>

<summary>Bagaimana pencatatan perceraian yang beragama selain Islam di Indonesia?</summary>

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang&#x20;Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Perceraian&#x20;wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada&#x20;Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam&#x20;puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang&#x20;perceraian yang telah memperoleh kekuatan&#x20;hukum tetap.

Persyaratan pencatatan perceraian berupa:

1. salinan putusan pengadilan yang telah   &#x20;mempunyai   &#x20;kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perkawinan;
3. KK; dan
4. KTP-el.   \
   Catatan:   \
   Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan   &#x20;kutipan akta perkawinan pada huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan   &#x20;kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan   &#x20;alasan sesuai dengan ketentuan peraturan   &#x20;perundang-undangan.

Tata Cara Pencatatan Perceraian:

1. Pemohon mengisi dan menandatangani   &#x20;formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam   &#x20;wilayah NKRI dengan kode F-2.01 serta   &#x20;menyerahkan persyaratan

2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan   &#x20;validasi terhadap formulir pelaporan dan   &#x20;persyaratan

3. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota   &#x20;atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota   &#x20;melakukan perekaman data dalam basis data   &#x20;kependudukan

4. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT   &#x20;Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam   &#x20;register akta perceraian dan menerbitkan   &#x20;kutipan akta perceraian serta menarik kutipan   &#x20;akta perkawinan dan membuat catatan pinggir   &#x20;pada register akta perkawinan dan kutipan   &#x20;akta perkawinan dan kutipan akta perceraian disampaikan kepada   &#x20;Pemohon.

**Sumber Rujukan:**

* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  &#x20;2006 tentang Administrasi Kependudukan.([link](https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2006))
* Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun  &#x20;2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara  &#x20;Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.([link](https://peraturan.go.id/id/perpres-no-96-tahun-2018))
* Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri  &#x20;Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan  &#x20;Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96  &#x20;Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata  &#x20;Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan  &#x20;Sipil.([link](https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-108-tahun-2019))
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109  &#x20;Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang  &#x20;digunakan dalam Administrasi Kependudukan.([link](https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-109-tahun-2019))
* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  &#x20;400.8.2-5484/Dukcapil Tahun 2022 tentang  &#x20;Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
* Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada  &#x20;Kepala Disdukcapil di Seluruh Indonesia  &#x20;Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28  &#x20;September 2021 hal Jenis Layanan,  &#x20;Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran  &#x20;Penduduk dan Pencatatan Sipil.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana pencatatan perceraian beragama selain Islam yang perceraiannya dilaksanakan di luar negeri?</summary>

Perceraian WNI di luar negeri wajib&#x20;dicatatkan pada Instansi yang berwenang di&#x20;negara setempat dan dilaporkan kepada&#x20;Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara&#x20;setempat tidak menyelenggarakan pencatatan&#x20;perceraian bagi orang asing, pencatatan&#x20;dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia&#x20;setempat.

Pelaporan pencatatan perkawinan&#x20;perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan&#x20;orang asing yang telah dicatatkan pada instansi&#x20;yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan berupa:

1. Kutipan akta perceraian/bukti pencatatan   &#x20;perceraian dari negara setempat;
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
3. Surat keterangan yang menunjukkan domisili   &#x20;atau surat keterangan pindah luar negeri

Catatan:\
Perwakilan Republik Indonesia tidak menarik&#x20;kutipan akta perceraian dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republik Indonesia&#x20;atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat&#x20;keterangan yang menunjukkan domisili atau surat&#x20;keterangan pindah luar negeri berupa fotokopi,asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi&#x20;KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02.

Tata cara pelaporan pencatatan perceraian yang&#x20;telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan&#x20;Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir   &#x20;pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan   &#x20;persyaratan.

2. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia   &#x20;melakukan verifikasi dan validasi terhadap   &#x20;formulir pelaporan dan persyaratan.

3. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia   &#x20;yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data   &#x20;pelaporan ke dalam   &#x20;basis   &#x20;data kependudukan

4. Perwakilan Republik Indonesia mencatat   &#x20;laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan

5. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada   &#x20;Pemohon.

6. Pencatatan perkawinan WNI dengan orang   &#x20;asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan   &#x20;perkawinan bagi orang asing berupa:

7. Dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;

8. kutipan akta perkawinan atau bukti   &#x20;pencatatan perkawinan; dan

9. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami   &#x20;dan istri yang telah bercerai.

Catatan:\
Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan&#x20;kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak&#x20;dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan Republik Indonesia tidak&#x20;menarik dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat atau dokumen&#x20;perjalanan Republik Indonesia atau dokumen&#x20;perjalanan bagi orang asing atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat&#x20;keterangan pindah luar negeri asli berupa&#x20;fotokopi, asli hanya diperlihatkan. WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02.

Tata cara pencatatan perkawinan WNI dengan&#x20;orang asing di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan&#x20;perkawinan bagi orang asing sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir   &#x20;pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah   &#x20;NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan   &#x20;persyaratan.
2. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia   &#x20;melakukan verifikasi dan validasi terhadap   &#x20;formulir pelaporan dan persyaratan.
3. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia   &#x20;yang dapat mengakses basis data   &#x20;kependudukan melakukan perekaman data   &#x20;pelaporan ke dalam basis data   &#x20;kependudukan.
4. Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan   &#x20;Republik Indonesia mencatat dalam register   &#x20;akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta   &#x20;perceraian.
5. Kutipan akta perceraian disampaikan kepada   &#x20;Pemohon

**Sumber rujukan**:

* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  &#x20;2006 tentang Administrasi Kependudukan.([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/1))
* Pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor  &#x20;96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan  &#x20;Sipil.([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/14))
* Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Menteri  &#x20;Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden  &#x20;Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan  &#x20;dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan  &#x20;Pencatatan Sipil.([link](https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=1531))
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109  &#x20;Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang  &#x20;Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.([link](https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=1533))
* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  &#x20;400.8.2-5484/Dukcapil Tahun 2022 tentang  &#x20;Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

- Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada  &#x20;Kepala Disdukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28  &#x20;September 2021 hal Jenis Layanan,  &#x20;Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran  &#x20;Penduduk dan Pencatatan Sipil.&#x20;
- Surat  &#x20;Dirjen Dukcapil  &#x20;Nomor  &#x20;472.24/5314/Dukcapil tgl 21 April 2021 kpd  &#x20;Kadis Dukcapil Kab Nias Selatan.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana pelaporan pencatatan peristiwa perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia?</summary>

Peristiwa perceraian di luar negeri setelah&#x20;kembali ke Indonesia dilaporkan oleh yang&#x20;bersangkutan&#x20;kepada&#x20;Kabupaten/Kota&#x20;Disdukcapil&#x20;atau UPT Disdukcapil&#x20;Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisli&#x20;paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang&#x20;bersangkutan kembali ke Indonesia, dengan&#x20;memenuhi persyaratan berupa:

1. bukti pelaporan perceraian dari Perwakilan RI;   &#x20;dan
2. kutipan akta perceraian.

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT&#x20;Disdukcapil Kabupaten/Kota merekam pelaporan&#x20;dalam basis data kependudukan dan menerbitkan&#x20;surat keterangan pelaporan.

Dalam hal pencatatan peristiwa penting&#x20;WNI di luar negeri yang telah dicatatkan pada&#x20;instansi yang berwenang di Negara setempat&#x20;belum dilaporkan kepada Perwakilan RI, maka penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau&#x20;UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pelaporan hasil pencatatan peristiwa&#x20;penting tersebut dengan persyaratan berupa bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

**Sumber rujukan**:&#x20;

* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23  &#x20;Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/1))
* Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri  &#x20;Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96  &#x20;Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara  &#x20;Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.([link](https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=1531))
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109  &#x20;Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang  &#x20;Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.([link](https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=1533))
* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  &#x20;400.8.2-5484.Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.
* Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada  &#x20;Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28  &#x20;September 2021 hal Jenis Layanan,  &#x20;Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran  &#x20;Penduduk dan Pencatatan Sipil.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana pencatatan perceraian telah melewati batas waktu pelaporan selama 6 (enam) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap?</summary>

Pencatatan perceraian yang telah memiliki&#x20;kekuatan hukum tetap namun telah melewati&#x20;batas waktu pelaporan 6 (enam) bulan setelah&#x20;memperoleh kekuatan hukum tetap, berlaku&#x20;ketentuan sesuai dengan Pasal 221 KUH Perdata&#x20;yang menyebutkan bahwa pendaftaran&#x20;pencatatan perceraian ini harus dilakukan dalam&#x20;jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung dari hari&#x20;putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum&#x20;yang tetap. Jika pendaftaran tidak dilakukan&#x20;dalam jangka waktu tersebut, kekuatan putusan&#x20;perceraian akan hilang, dan perceraian tidak&#x20;dapat diajukan kembali atas dasar dan alasan&#x20;yang sama.

Untuk&#x20;melakukan pencatatan baru,&#x20;pemohon mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri untuk pengesahan/surat pengantar atas&#x20;putusan yang telah melebihi 6 (enam) bulan tersebut.

Selanjutnya, Disdukcapil Kabupaten/Kota&#x20;menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, menarik&#x20;Kutipan Akta Perkawinan, dan memberikan&#x20;Catatan Pinggir pada Buku Register dan Kutipan&#x20;Akta Perkawinan. Jika terdapat perbedaan antara&#x20;tempat pencatatan perceraian dan tempat&#x20;pencatatan perkawinan, Disdukcapil tempat&#x20;pencatatan perceraian akan memberikan informasi mengenai perceraian ini kepada&#x20;Disdukcapil tempat pencatatan perkawinan.

**Sumber rujukan**:\
Surat Dirjen Dukcapil&#x20;Nomor&#x20;472.2/3303/Dukcapil.Ses tanggal 20 Maret 2017&#x20;kpd Kadis Dukcapil Kab. Tangerang.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana penerbitan Akta Perceraian salah satu pihak pendukung orang asing</summary>

Berdasarkan:

1. Pasal 8 dan Pasal 102 huruf b Undang   -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23   &#x20;Tahun   &#x20;2008 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 32 dan Pasal 42 Peraturan Presiden   &#x20;Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan   &#x20;dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan   &#x20;Pencatatan Sipil;
3. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri   &#x20;Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96   &#x20;Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata   &#x20;Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan   &#x20;Sipil.

Mengatur&#x20;bahwa terhadap permohonan&#x20;pencatatan perceraian yang telah memenuhi&#x20;persyaratan adanya putusan perceraian yang&#x20;berkekuatan&#x20;hukum tetap yaitu Putusan&#x20;Pengadilan Negeri agar dilakukan sesuai dengan&#x20;ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, sehubungan dengan salah satu&#x20;pihak adalah penduduk Orang Asing, agar pencatatan perceraian tersebut dilaporkan&#x20;kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk proses penyampaian lebih lanjut kepada Kedutaan Besar melalui&#x20;Kementerian Luar Negeri.

**Sumber rujukan**:\
Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/3893/Dukcapil tanggal 24 Maret 2021 kepada Kepala Disdukcapil Kab.Jepara.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana pencatatan perceraian yang salah satu pasangan berbeda domisili?</summary>

1. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang   &#x20;Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa   &#x20;Perceraian wajib dilaporkan oleh yang   &#x20;bersangkutan kepada Instansi Pelaksana   &#x20;paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak   &#x20;Putusan Pengadilan tentang perceraian yang   &#x20;telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Sesuai Pasal 102 huruf b Undang-Undang   &#x20;Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa semua   &#x20;kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk   &#x20;kepada Instansi Pelaksana di tempat   &#x20;terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud   &#x20;dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun   &#x20;2006 harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh   &#x20;Penduduk di Instansi Pelaksana tempat   &#x20;Penduduk berdomisili”.

Merujuk ketentuan di atas, maka penerbitan&#x20;Kutipan Akta Perceraian dapat dilakukan disalah&#x20;satu&#x20;Disdukcapil&#x20;Kabupaten/Kota&#x20;tempat berdomisili

**Sumber Rujukan:**

* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2006  &#x20;tentang  &#x20;Administrasi Kependudukan. ([link](https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2006))
* Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24  &#x20;Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang  &#x20;Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  &#x20;Administrasi Kependudukan. ([link](https://peraturan.go.id/id/uu-no-24-tahun-2013))
* Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.2.9/12164/Dukcapil Tgl 18 Agustus 2023 kpd Advokat Budiman Sudharma.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Muslim yang telah menikah di luar negeri?</summary>

Berdasarkan:

1. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang   -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa   &#x20;perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana   &#x20;paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak   &#x20;putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.   &#x20;Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada   &#x20;Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
2. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang   &#x20;Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur   &#x20;bahwa Pejabat   &#x20;Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi   &#x20;putusan Pengadilan yang telah berkekuatan   &#x20;hukum tetap.

Merujuk ketentuan diatas, maka permohonan&#x20;pencatatan perceraian&#x20;beragama Islam&#x20;berdasarkan perintah putusan pengadilan yang&#x20;telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan pencatatan pada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan&#x20;peraturan perundang-undangan.

**Sumber rujukan**:

* &#x20;Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  &#x20;Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/1))
* Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang  &#x20;Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.([link](https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=1695))
* Surat  &#x20;Dirjen  &#x20;Dukcapil  &#x20;Nomor  &#x20;400.8.2.9/12506/Dukcapil Tgl 25 Agustus 2023  &#x20;kpd Disdukcapil Prov DKI Jakarta.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana pencatatan perceraian yang sudah mempunyai putusan dari Pengadilan Negeri,apabila tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta tidak diketahui keberadaannya?</summary>

Berdasarkan:

1. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang   -Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang   &#x20;bersangkutan kepada Instansi Pelaksana   &#x20;paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang   &#x20;telah memperoleh kekuatan hukum tetap.   &#x20;Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan   &#x20;Kutipan Akta Perceraian.
2. Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang   &#x20;Nomor 30 Tahun 2014, diatur bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi   &#x20;putusan Pengadilan yang telah berkekuatan   &#x20;hukum tetap.

Merujuk ketentuan di atas, maka pencatatan&#x20;perceraian dapat dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota karena sudah ada putusan dari&#x20;Pengadilan Negeri dimaksud. Apabila tidak&#x20;terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan serta&#x20;tidak&#x20;diketahui&#x20;keberadaannya, maka data yang digunakan&#x20;berdasarkan dokumen pendukung misal KTP&#x20;lama, dan pemohon membuat Surat Pernyataan&#x20;Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2&#x20;(dua) orang saksi.

**Sumber rujukan**:

* Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  &#x20;Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  &#x20;Kependudukan.([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/1))
* Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang  &#x20;Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.([link](https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=1695))
* Surat  &#x20;Dirjen  &#x20;Dukcapil  &#x20;Nomor  &#x20;400.8.2.7/12305/Dukcapil Tgl 15 Agustus 2023  &#x20;kpd Disdukcapil Kota Medan.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana prosedur pencatatan perceraian jika tidak ada perintah dari pengadilan untuk mencatatkannya dan perkawinannya tidak memiliki akta perkawinan?</summary>

Prosedur&#x20;pencatatan&#x20;perceraian&#x20;dapat&#x20;dilaksanakan di Disdukcapil meskipun tidak ada&#x20;perintah dari pengadilan untuk mencatatkannya&#x20;dan perkawinannya tidak memiliki akta&#x20;perkawinan, dengan mengacu pada ketentuan&#x20;sebagai berikut:

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal  &#x20;40 ayat (1) dan ayat (2):
  1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang     &#x20;bersangkutan kepada Instansi Pelaksana     \
     paling lambat 60 hari sejak putusan     &#x20;pengadilan tentang perceraian yang telah     \
     memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada     &#x20;Register     &#x20;Akta     &#x20;Perceraian     &#x20;dan     &#x20;menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal  &#x20;7 ayat (2) huruf l:
  * Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban    &#x20;mematuhi Putusan Pengadilan yang telah    &#x20;berkekuatan hukum tetap.

Merujuk pada ketentuan tersebut, pencatatan&#x20;perceraian dapat dilaksanakan di Disdukcapil&#x20;Kabupaten/Kota dengan syarat sebagai berikut:

1. Telah ada putusan dari Pengadilan Negeri   &#x20;mengenai   &#x20;perceraian   &#x20;yang menjadi persyaratan   &#x20;pokok dalam pencatatan   &#x20;perceraian.
2. Jika perkawinannya tidak dicatatkan atau   &#x20;tidak memiliki akta perkawinan, pemohon harus membuat Surat Pernyataan Tanggung   &#x20;Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjelaskan   &#x20;bahwa tidak memiliki akta perkawinan dan   &#x20;perkawinannya tidak dicatatkan.
3. Pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi   &#x20;Kependudukan (SIAK), elemen data nomor   &#x20;dan tanggal akta perkawinan tidak perlu diisi,   &#x20;cukup diberi tanda “-”.

Dengan memenuhi persyaratan ini, pencatatan&#x20;perceraian dapat dilakukan secara sah dan&#x20;sesuai dengan peraturan perundang-undangan&#x20;yang berlaku.

**Sumber Rujukan**:&#x20;

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal  &#x20;40 ayat (1) dan ayat (2). ([link](https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2006))
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7  &#x20;ayat (2) huruf l. ([link](https://peraturan.go.id/id/uu-no-30-tahun-2014))
* Surat Dirjen Dukcapil No. 400.8.2.9/4901/Dukcapil tgl 25 April 2024 kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penjelasan Pencatatan Perceraian.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Mengapa permohonan pelaporan perceraian berdasarkan putusan pengadilan tidak perlu dilaksanakan pencatatan di Disdukcapil jika sudah ada akta perceraian sebelumnya dan pihak terkait telah perkawinan kembali?</summary>

Permohonan pelaporan perceraian berdasarkan putusan pengadilan tidak perlu dilaksanakan pencatatan di Disdukcapil jika sudah ada akta perceraian sebelumnya dan pihak terkait telah melangsungkan perkawinan kembali, karena:

1. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang   &#x20;Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan   &#x20;oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang   &#x20;telah memperoleh kekuatan hukum tetap.   &#x20;Pejabat Pencatatan Sipil kemudian mencatat   &#x20;pada Register Akta Perceraian dan   &#x20;menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
2. Sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang   &#x20;Nomor 23 Tahun 2006, Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Ini berarti bahwa akta   &#x20;perceraian yang sudah ada tetap sah dan   &#x20;tidak memerlukan pencatatan ulang.
3. Jika sudah ada Akta Perceraian yang   &#x20;diterbitkan sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang sah, pencatatan perceraian   &#x20;yang baru tidak diperlukan. Akta perceraian   &#x20;yang sudah ada mencakup semua informasi   &#x20;yang diperlukan dan diakui secara hukum
4. Jika pihak yang bercerai telah melangsungkan   &#x20;perkawinan kembali, status perkawinan dalam basis data kependudukan berubah dari "cerai tercatat" menjadi "kawin tercatat". Hal ini   &#x20;tercatat dalam Akta Perkawinan baru dan diakui dalam data kependudukan, sehingga   &#x20;pencatatan perceraian yang baru tidak   &#x20;relevan.

Dengan demikian, pencatatan perceraian yang&#x20;baru tidak perlu dilakukan jika sudah ada akta perceraian yang sah dan pihak terkait telah menikah lagi, mengubah status perkawinannya&#x20;dalam data kependudukan.

**Sumber rujukan**:

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  &#x20;tentang Administrasi Kependudukan.([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/1))
* Surat  &#x20;Dirjen  &#x20;Dukcapil  &#x20;Nomor  &#x20;400.8.2.2/3848/Dukcapil tgl 25 Maret 2024  &#x20;kepada Kepala Disdukcapil Provinsi DKI  &#x20;Jakarta tentang Penjelasan Penerbitan Akta  &#x20;Perceraian.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Bagaimana Penerbitan Akta Perceraian yang telah dilaporkan dengan putusan perceraian yang berbeda?</summary>

1. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor   &#x20;9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang   &#x20;Perkawinan   &#x20;diatur   &#x20;bahwa pencatatan   &#x20;perkawinan dari mereka yang melangsungkan   &#x20;perkawinannya menurut agamanya dan   &#x20;kepercayaannya itu selain Agama Islam,   &#x20;dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan   &#x20;pada kantor catatan sipil sebagaimana   &#x20;dimaksud dalam berbagai perundang   &#x20;undangan mengenai pencatatan perkawinan;
2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun   &#x20;2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh   &#x20;yang   &#x20;bersangkutan   &#x20;kepada   &#x20;Instansi   &#x20;Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum   &#x20;tetap. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada   &#x20;Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
3. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23   &#x20;Tahun   &#x20;2006   &#x20;tentang   &#x20;Administrasi   &#x20;Kependudukan diatur bahwa Akta Pencatatan   &#x20;Sipil berlaku selamanya.

Merujuk ketentuan di atas bahwa permohonan&#x20;pelaporan perceraian atas nama A dan B&#x20;berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri&#x20;Tangerang Nomor 8xx/Pdt.G//2023/PN.Tng&#x20;tanggal 13 Februari 2023 tidak perlu&#x20;dilaksanakan pencatatan karena:

1. Sudah ada Akta Perceraian Nomor 61xx   CR-121xx022-001 atas nama yang   &#x20;bersangkutan yang diterbitkan oleh   &#x20;Disdukcapil   &#x20;Kabupaten Singkawang   &#x20;berdasarkan putusan Pengadilan Negeri   &#x20;Singkawang Nomor 5xx/PDT.G/2022/PB.SKW tanggal 14   &#x20;September 2022;
2. B telah melaksanakan perkawinan   &#x20;kembali dengan laki-laki lain berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 817-KW   &#x20;01xx2024-0002 tanggal 01 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Disdukcapil   &#x20;Kabupaten Singkawang dan dalam basis   &#x20;data kependudukan telah berubah status perkawinannya dari cerai tercatat menjadi   &#x20;kawin tercatat.

**Sumber rujukan**:

* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  &#x20;9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  &#x20;Perkawinan.
* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  &#x20;2006 tentang Administrasi Kependudukan ([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/1))
* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23  &#x20;Tahun  &#x20;2006  &#x20;tentang  &#x20;Administrasi Kependudukan.([link](https://dukcapil.kemendagri.go.id/download/detail/1))
* Surat Dirjen Dukcapil kepada Kepala  &#x20;Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Nomor 400.8.2.2/3729/Dukcapil Tgl 21 Maret 2024  &#x20;Hal Penjelasan Penerbitan Akta Perceraian.

{% hint style="success" %}
Dibuat:  23 Juni 2025 10:00 WIB | Perubahan terakhir: 23 Juni 2025 10:00 WIB
{% endhint %}

</details>
